LimaSisiNews, Sleman (DIY) –
Beredar video yang diduga mengandung unsur kampanye terselubung yang dilakukan oleh calon Bupati Sleman dari petahana membuat heboh kalangan masyarakat. Mereka menilai sang petahana ini makin nekad menggunakan jabatannya sebagai petahana untuk kembali berkuasa.
Diduga, ia menyalahgunakan kekuasaan untuk mengondisikan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk curi start kampanye terselubung.
Apa yang dilakukan sang petahana ini seakan-akan mengabaikan peringatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X (Sultan HB X) yang mewanti-wanti para ASN di DIY agar wajib netral di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar serentak di kabupaten-kota di DIY pada 27 November 2024 nanti.
Dari video yang beredar di aplikasi WhatsApp, ia berkampanye dalam kegiatan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan. Dalam surat undangan yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan, Ery Widaryana dengan tajuk “Studi Referensi Peningkatan Kinerja Ibu PAUD Kabupaten Sleman ke Kota Surakarta” pada Rabu (04/09/2024), sengaja digelar di Rumah Dinas Bupati Sleman.
Saat dikonfirmasi LimaSisiNews melalui pesan singkat, Sekretaris Dinas Pendidikan Sleman, Sri Adi Marsanto, S.T., M.A., belum memberikan jawaban terkait agenda tersebut.
Dalam kegiatan ini, sang Petahana berorasi terkait pencalonannya dan kondisi perpolitikan di Sleman. Bahkan, ia curhat kepada peserta dengan menuding para elit partai politik di Sleman berkonspirasi menginginkan dirinya tidak bisa maju dalam kontestasi Pilkada Sleman.
“Panjenengan (Anda semua-red) yang bergerak di kampung, kelurahan, saya mau menyampaikan bahwa 2 tahun (menjabat Bupati) bagi saya kurang cukup. Karena saya masih mimpi mimpin Sleman yang sudah bagus perkembangannya,” ujarnya dikutip dari video yang beredar.
Dalam curhatannya, ia mengaku sudah mendapat dukungan atau rekomendasi dari parpol PKS dan PKB, tapi ada yang memotongnya dari atas.
“Ada yang menginginkan ada kotak kosong. Jadi saya minta Anda semua di kalurahan masing-masing untuk menggerakkan perempuan-perempuan kalau ada bantuan apa pun tidak usah dipotong-potong, lanjutkan semua program kalau cocok,” ujarnya.
Praktik manipulasi program dengan anggaran APBD yang dilakukannya ini tidak akan berhenti sampai di sini, sudah disiapkan berbagai program yang dianggap bisa memberikan dampak elektoral bagi dirinya. Baik melalui bantuan sosial (bansos), PKH, hiburan dan lain sebagainya.
Program-program itu akan disusupkan dalam kegiatan-kegiatan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Dinas Koperasi UMKM. Khusus bansos, sudah dialokasikan anggaran sebesar Rp15 miliar melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang akan diberikan pada bulan September dan Oktober ini.
Padahal, pada bulan Agustus, Bansos dari Pemerintah Pusat juga sudah disalurkan ke masyarakat. Penyaluran kedua bansos beras 10 kg yang bakal disalurkan bulan Desember, diusulkan disalurkan bulan Oktober. Ada pun penerima bansos di Kabupaten Sleman yang berjumlah 91.475 keluarga, juga masih dipertanyakan validitasnya.
