LimaSisiNews, Humbahas (Sumut) –
Sebanyak 6 (enam) Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) menyampaikan Pandangan Umum terhadap Nota Pengantar Bupati atas Pengajuan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Humbahas Tahun Anggaran (T.A) 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Humbahas, Kamis (12/06/2025) sore.
Rapat Paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Humbahas, Parulian Simamora dan dihadiri Bupati Humbahas, Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H.; Wakil Ketua DPRD Humbahas, Jessika Avelina Simamora; Waka Polres Humbahas, Kompol. Muslim Amin; Sekretaris Daerah (Sekda), Chiristison Rudianto Marbun; Kasi Datun Kejari Humbahas, Joharlan Hutagalung; para anggota DPRD Humbahas, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan berbagai komponen masyarakat.
Sebelum menyampaikan pandangan umum, Ketua DPRD Humbahas terlebih dahulu menanyakan nama-nama juru bicara setiap fraksi.
Pandangan umum diawali dari Fraksi Golkar Solidaritas yang disampaikan oleh Antonius P. Simamora, S.T. Selanjutnya, dari Fraksi Hanura disampaikan oleh Hartono Lumban Gaol. Lalu Fraksi Nasdem disampaikan oleh Gerhana Tumanggor. Kemudian, Fraksi Persatuan Indonesia disampaikan oleh Lam Marganda Silaban. Untuk Fraksi Gerindra disampaikan oleh Andreas Yudihstira Simamora. Terakhir, Fraksi Gabungan disampaikan oleh Jamonang Nababan.
Dalam pandangan umum itu, setiap fraksi mengapresasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan T.A. 2024 yang telah diperiksa BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) dengan hasil opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
Pemerintah Kabupaten Humbahas telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan tertib administrasi dan perbaikan-perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah sehingga bisa mempertahankan opini WTP 9 (sembilan) kali berturut-turut sejak tahun 2016.
1. Fraksi Golkar Solidaritas
Fraksi Golkar Solidaritas menjelaskan kalau opini WTP menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah berada dalam jalur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Dari segi pendapatan daerah, realisasi sebesar 97,34 persen dari target yang ditetapkan menunjukan kemampuan Pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan. Meskipun mengalami sedikit penurunan sebesar 0,38 persen dibandingkan tahun 2023. Realisasi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan antar daerah yang mencapai 98,46 persen dari anggaran menunjukkan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Pusat mau pun provinsi. Selain itu, dana transfer ke desa melalui alokasi dana desa dan dana desa terealisasi 100 persen juga menandakan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten dalam memperkuat desa sebagai ujung tombak pembangunan.
Secara umum, penyelenggaraan APBD telah berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menyampaikan sejumlah capaian yang patut diapresiasi.
Namun demikian, ada beberapa hal yang dipandang penting dari Fraksi Golkar Solidaritas untuk menjadi perhatian dan bahan evaluasi bersama. Fraksi ini melihat, bahwa target PAD (Pendapatan Asli Daerah) Rp82.853.322.600,00, realisasi hanya Rp70.800.981.508,63 atau 85,45 persen.
Fraksi Golkar Solidaritas juga mencermati, total anggaran untuk belanja bantuan sosial Rp1.233,250.000,00, realisasi hanya mencapai Rp437.000.000,00 atau 35,43 persen. Artinya, lebih 64 persen dari anggaran tidak terserap dan tidak tersalurkan pada tahun anggaran berjalan. Bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) T.A. 2024 mencapai angka yang cukup besar yaitu Rp32.134.112.123,61. Komponen silpa ini sebagian besar berasal dari dana transfer pusat seperti tunjangan profesi guru lebih dari Rp12 miliar. Dana alokasi umum lebih dari Rp7 miliar, serta sisa dari dana BOS, DAK Non Fisik, dan bantuan operasional kesehatan, serta dana-dana lainnya. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta potensi ketidakefisienan dalam menyerap dana yang telah dialokasikan.
2. Fraksi Hanura
Fraksi Hanura dalam pandangan umumnya, ingin mengetahui secara detail dan transparan mengenai silpa 2024 yang terdiri dari 9 poin. Silpa Rp32.134.112.123,61 menimbulkan pertanyaan mengingat masih banyak sektor-sektor penting yang membutuhkan anggaran besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pertanian dan lainnya. Fraksi Hanura mengapresiasi realisasi PAD sebesar Rp70.800.981.508,63 atau mencapai 85,45 persen dari anggaran. Namun Fraksi Hanura tetap berharap dapat terus meningkatkan upaya penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial.
