3. Fraksi Nasdem
Fraksi Nasdem mengapresiasi upaya maksimal dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, namun realisasi PAD hanya mencapai 85,45 persen dari target. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan yang perlu dievaluasi. Fraksi Nasdem menilai bahwa potensi pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi belum tergali secara optimal. Terkait dengan belanja daerah, meskipun sebagian besar realisasi belanja mencapai target, Fraksi Nasdem sangat menyoroti rendahnya realisasi pada belanja modal yang hanya tercapai 87,89 persen. Belanja modal adalah faktor kunci untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah dan penurunan serapan belanja modal. Dalam pandangan umum itu, Fraksi Nasdem mengusulkan prioritas perbaikan pada sejumlah jalan vital yang harus segera diatasi termasuk infrastruktur pendidikan.
Fraksi Nasdem mendorong agar Silpa Rp32.134.112.123,61 dapat digunakan untuk mendanai program-program yang mendukung pelestarian hutan dan pengelolaan alam secara lebih serius dan bertanggungjawab. Terkait dengan pembiayaan, Fraksi Nasdem mengapresiasi realisasi pembiayaan yang sangat tinggi mencapai 99,99 persen. Namun demikian, agar penggunaan dana silpa dapat diarahkan dengan bijak untuk mendanai program-program yang mendesak dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.
4. Fraksi Persatuan Indonesia (Perindo)
Pandangan Umum Fraksi Persatuan Indonesia terkait pendapatan daerah, anggaran pendapatan 2024 sebesar Rp1.033.577.144.507,00 dengan realisasi Rp1.006.064.472.134,63 atau 97,34 persen. Meski pun realisasinya cukup tinggi, namun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rp3.888.179.961,00 atau 0,38 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam optimalisasi sumber pendapatan daerah yang perlu mendapat perhatian khusus. Terkait belanja daerah, anggarannya sebesar Rp1.078.604.312.954,00 dengan realisasi Rp1.018.955.758.458,00 atau sebesar 94,47 persen. Terdapat penurunan realisasi belanja Rp 26.332.350.862,00 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas antara perencanaan dan implementasi anggaran yang patut menjadi perhatian serius.
Terkait PAD 2024, realisasi Rp70.800.981.508,63 atau 85,45 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp82.853.322.600,00. Fraksi Perindo juga mencermati realisasi keuangan daerah 2024 menunjukkan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) sebesar Rp32.134.112.260,62. Angka ini merupakan selisih antara realiasasi pendapatan dan pembiayaan dengan realisasi belanja daerah. Terbentuknya silpa dalam jumlah yang signifikan merupakan indikasi adanya program yang tidak terealisasi secara optimal. Namun demikian, sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran, dinilai bahwa substansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 telah memenuhi ketentuan formal dan mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang semakin membaik.
5. Fraksi Gerindra
Pandangan Umum Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Kabupaten Humbahas untuk meningkatkan PAD, agar target di tahun 2025 – 2026 bisa mencapai Rp 100 miliar. Mengharapkan peran Pemerintah agar lebih intens dan nyata dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pertanahan. Kemudian menjalankan program prioritas Presiden, salah satunya pencapaian swasembada pangan, koperasi merah putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG), karena program ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian meminta Pemerintah Kabupaten Humbahas supaya lebih intens melakukan lobby ke pemerintah provinsi dan pusat untuk mengejar program-program yang ada, supaya masuk ke Kabupaten Humbahas.
6. Fraksi Gabungan
Pandangan Umum Fraksi Gabungan, bahwa pada pos realisasi PAD hanya mencapai 85,46 persen dari anggaran yaitu Rp70.800.981.508,63 dari target Rp82.853.322.600,00. Secara spesifik, pendapatan retribusi daerah terealisasi 76,98 persen dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya 69,70 persen. Ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap potensi dan strategi peningkatan PAD.
Mencermati realisasi belanja daerah 2024, tercatat sebesar Rp1.018.955.758.458,00 atau 94,47 persen dari total anggaran Rp1.078.604.312.954,00. Angka realisasi ini, meski pun menunjukkan persentase yang cukup tinggi. Dalam analisis lebih detail per kategori belanja, Fraksi Gabungan menemukan beberapa poin krusial. Belanja operasi terealisasi 94,54 persen, namun terdapat catatan pada belanja bantuan sosial yang hanya mencapai 35,43 persen dari anggaran. Ini menjadi sorotan utama dan memerlukan penjelasan komprehensif dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengingat masih banyak rumah ibadah yang memerlukan bantuan. Demikian pula pada belanja modal yang terealisasi 87,89 persen, realisasi belanja tanah hanya mencapai 27,13 persen, jauh dari target yang ditetapkan. Selain itu, juga menyoroti dengan keprihatinan mendalam realisasi belanja tak terduga yang sangat minim, hanya 13,37 persen dari total anggarannya. Meskipun sifat belanja ini adalah non rutin dan antisipatif.
Fraksi Gabungan mengapresiasi penuh capaian pada belanja transfer yang terealisasi 100 persen, khususnya untuk alokasi dana desa dan dana desa. Yang menjadi indikator positif dalam komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan desa. Silpa 2024 tercatat sebesar Rp32.134.112.123,61. Fraksi Gabungan menyoroti beberapa komponen silpa yang sangat signifikan antara lain, sisa dana tunjungan profesi guru sebesar Rp12.643.994.400,00. Dan kewajiban kepada pihak ketiga serta kegiatan berlanjut sebesar Rp5.533.469.860,22. Perlu analisis lebih lanjut terhadap penyebab silpa yang cukup besar ini untuk memastikan efektivitas penyerapan anggaran di tahun mendatang.
Demikian uraian singkat pandangan umum dari enam Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Humbahas.
LN/Ed. MN
