LimaSisiNews, Jakarta –
Di tengah upaya memperkuat budaya antikorupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK resmi meluncurkan Aplikasi Sertifikasi Antikorupsi (AKSESKU) 3.0 pada Rabu (04/06/2025), di Auditorium Gedung Anti-Corruption Learning Centre (ACLC) KPK, Jakarta
Platform digital ini dirancang untuk mempermudah proses proses asesmen kompetensi bagi para Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API), sekaligus menjawab kebutuhan akan proses sertifikasi yang lebih adaptif dan efisien.
AKSESKU sendiri telah dikembangkan sejak 2019 dan menjadi tulang punggung dalam sistem asesmen kompetensi para PAKSI dan API. Kini, dengan versi terbarunya, AKSESKU 3.0 hadir lebih modern melalui sejumlah fitur baru, seperti penyelarasan dengan Materi Uji Kompetensi (MUK) 2023, akses yang lebih ramah pengguna, fitur yang lebih kaya, serta sistem keamanan yang diperkuat.
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menyampaikan apresiasinya atas terobosan LSP KPK dalam mengembangkan AKSESKU 3.0. Ia menegaskan bahwa para PAKSI dan API memiliki peran penting dalam membangun budaya antikorupsi di masyarakat.
“Dengan acara (peluncuran) ini, diharapkan dapat menjadi penyuluh antikorupsi yang dapat membangun budaya antikorupsi di masyarakat maupun masing-masing wilayah kerjanya,” ujar Ibnu.
Peluncuran AKSESKU 3.0 sekaligus menjadi momentum refleksi perjalanan LSP KPK. Dalam laporannya, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK sekaligus Ketua Dewan Pengarah LSP KPK, Wawan Wardiana, mengungkapkan bahwa sejak 2017 hingga 2025, telah diterbitkan 5.465 sertifikat PAKSI, serta telah terbentuk 45 forum PAKSI dan API di berbagai daerah.
“Memasuki tahun ke delapan, kita semua (LSP dan unit kerja lainnya di KPK) berkontribusi dalam pemberantasan korupsi lewat berbagai upaya-upaya pendidikan dan pencegahan yang efektif serta berstandar,” tutur Wawan.
KPK juga menggandeng sejumlah mitra strategis, seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dalam memperkuat landasan hukum dan standar kompetensi. Salah satu tonggaknya adalah penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor antikorupsi yang kini telah diadopsi secara nasional.
Ketua BNSP, Syamsu Hari, menegaskan bahwa sertifikasi bukan sekadar pengakuan formal, tapi juga berdampak nyata bagi peningkatan daya saing dan peluang kerja.
