LimaSisiNews, Yogyakarta (DIY) –
Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera (K-SBSI) Koordinator Wilayah (Korwil) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Dani Eko Wiyono menyatakan bahwa konsolidasi dukungan seluruh kekuatan elemen gerakan buruh yang bernaung di dalam serikatnya, pada kontestasi politik formal Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 mendatang akan dimobilisasi sepenuhnya ke Partai Demokrat.
Pasalnya, kata Dani, Partai Demokrat merupakan partai oposisi pemerintah yang dinilai paling konsisten menolak Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
“Disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja sebagai Undang-Undang pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu, menjadi rekam jejak buruk yang ditorehkan pemerintahan oligarki Jokowi – Ma’ruf Amin,” kata Dani kepada media di Sleman, Senin (19/06/2023).
Investasi demi penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, imbuh Dani, lagi-lagi jadi slogan terdepan yang digunakan untuk membius keresahan rakyat.
Sangat disesalkan, slogan tersebut justru berujung pada kesia-siaan. Rakyat yang kadung dihimpit krisis, lebih memilih beramai-ramai melakukan pembangkangan sipil sebagai bentuk perlawanan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Tercatat, sepanjang Oktober 2020 lalu, kekuatan massa rakyat pekerja maupun buruh, kaum tani, pelajar, nelayan, hingga mahasiswa di seluruh Tanah Air, melancarkan protes keras lewat gelombang aksi besar-besaran di tengah situasi krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19.
Konsistensi perlawanan kekuatan rakyat pekerja pun tak surut, meski Rapat Paripurna DPR RI terkait Pembahasan Tingkat II atas Pengambilan Keputusan RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada 21 Maret 2023 lalu, menghasilkan keputusan Badan Legislasi DPR RI menyetujui RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang.
Adapun, penyampaian pandangan mini fraksi dalam Rapat Panja terkait pengambilan keputusan pembicaraan Tingkat I RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada 15 Desember 2023, sebanyak 7 fraksi menyetujui dan menerima RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sedangkan 2 fraksi lainnya, yaitu Demokrat dan PKS menolak RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Dani lantas bilang, kekuatan massa rakyat pun tidak bisa berharap dan berpihak pada salah satu kekuatan partai politik yang didominasi aliansi oligarki. Sebab itu, gerakan massa rakyat harus membangun politik alternatif dengan mengambil celah regulasi dalam politik elektoral.
