LimaSisiNews, Sleman (DIY) –
Alih-alih melakukan perjalanan study tiru, Kepala Desa/Lurah Tirtomartani mengajak serta rombongan besar perangkat desa, mulai dari Badan pengawas Desa/Kalurahan (Bapekal), Kepala dukuh, termasuk seluruh perangkat desa serta Babinsa dan Babinkamtibmas Kalurahan Tirtomartani ke Malang.
Hal tersebut tentunya menimbulkan kegaduhan di Kalurahan Tirtomartani, pasalnya pelayanan di Kalurahan jadi terbengkalai. Tidak ada satupun perangkat Kalurahan yang ada di kantor Kalurahan, untuk pelayanan warga hanya dilakukan oleh tenaga honorer saja. Otomatis pelayanan publik di Kalurahan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Hal tersebut diungkapkan salah satu warga Tirtomartani Joko Sulistyo saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (05/07/2025).
Menurutnya Kejadian tersebut juga diduga telah melanggar UU pelayanan publik nomor 25 tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik, serta menjamin hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
“Kami akan segera menindaklanjuti dan akan melaporkan hal tersebut ke Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta,” ungkap Joko.
