Melalui aksi ini, GAMMA mendesak aparat penegak hukum dan lembaga pengawas untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek Dinas PUPR Lebak, mengusut tuntas dugaan monopoli dan KKN, serta menegakkan hukum secara adil dan transparan tanpa pandang bulu.
GAMMA menegaskan pihaknya akan langsung melayangkan surat pemberitahuan aksi lanjutan di kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak mengingat proyek yang di duga tidak sesuai spesifikasi mendapatkan pendamping dari Kejari Lebak
“Ya, selanjutnya kita akan demo Kejari Lebak, mereka juga harus bertanggungjawab, sebab paket pekerjaan yang di duga terindikasi kuat praktek monopoli dan sejumlah pekerjaan di duga tidak sesuai spesifikasi terdapat pendampingan dari Kejari Lebak,” tegas Hasyim.
Sementara itu, seusai aksi demo, tim awak media mengkonfirmasi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Lebak, H. Dade. Ia menyampaikan bahwa aksi demo mahasiswa menyoroti kinerja tahun anggaran 2025. Pada saat itu H. Dade sebagai Kabid SDA PUPR dan tidak punya kewenangan untuk menjawab tuntutan para demonstran.
“Yang dituntut oleh mahasiswa adalah anggaran tahun 2025 dan saya tidak tahu soal itu.”
Tri/Ed. MN
