Komentar mereka dalam WA group pun beragam, antara lain:
“E-Katalog kuwi mung akal-akalan. Penunjukan berbalut lelang. Seberapapun besarnya paket, realisasi prakteknya yo penunjukan. Trembelane tenan.
LPSE wis apik, kok malah mundur ke masa lalu,”
“Sama saja, didaerah sejak dulu juga yg dapat itu-itu saja, yang punya link dinas atau DPRD,”.
“E-Katalog konstruksi, sepertinya banyak yang terselubung, Jadi kalo gak ada Ordal ya menjadi penonton,” dan masih banyak lagi yang lainnya yang berpendapat bahwa tidak setuju atau menolak penerapan E-Katalog ini.
Tri menegaskan E-Katalog tujuan awal mula hanya untuk pengadaan barang, untuk efisiensi tujuannya, tapi berkembangnya dibelokkan oleh oknum untuk tujuan kelompok tertentu.
“Jadi harus segera dilakukan peninjauan ulang, saya yakin masih banyak pemangku kebijakan yang amanah, jurus yang ampuh viralkan saja keluh kesah kita di medsos,” tandasnya.
Banyak pengusaha jasa kontruksi yang menilai E-Katalog tersebut hanya akal-akalan penunjukan berbalut lelang, berapapun besarnya paket, ujung-ujungnya penunjukan.
“Ketika pejabat negara berbisnis, maka ekonomi akan sulit. Karena peraturan berusaha di persulit supaya mereka bisa memonopoli usaha tertentu. Di zaman orde baru pejabat yang punya usaha hanya beberapa dari ring 1 istana jadi tidak berpengaruh ke ekonomi menengah ke bawah. Lha sekarang lahan usaha kelas menengah ke bawah juga sudah diambil,” tutur salah satu pengusaha jasa kontruksi.
Dan dalam E-Katalog ini dinilai tidak ada transparansi yang dikhawatirkan dikemudian hari hanya orang-orang atau pengusaha konstruksi yang punya link orang dalam atau di pemerintahan saja yang memang dalam lelang E-Katalog tersebut.
AR
