Seorang warga di Sleman pernah berkata lirih, “Kami ini seperti hidup di balik bayangan Kraton. Terlihat dekat, tapi tak pernah disentuh terang.” Ucapan itu bukan keluhan semata, melainkan cermin dari pengalaman kolektif rakyat kecil yang kian jauh dari ruang-ruang pengambilan keputusan.
Ironi Demokrasi dalam Balutan Budaya
Pemerintah DIY kerap membanggakan stabilitas dan “kerukunan” sebagai hasil sistem pemerintahan istimewa. Tapi kerukunan yang ditegakkan tanpa ruang kritik dan koreksi hanyalah ketenangan semu. Rakyat dituntut manut, namun suaranya dikebiri. Keistimewaan dijadikan dalih untuk mempertahankan privilese, bukan untuk memperluas keadilan.
Apakah keistimewaan berarti rakyat tidak boleh bertanya? Tidak boleh berbeda pendapat? Tidak boleh menuntut keadilan?
Menuju Keistimewaan yang Berpihak
Kini saatnya kita menagih janji keistimewaan: bukan janji proyek-proyek prestisius, tetapi janji kesejahteraan yang merata. Bukan hanya pembangunan trotoar dan tugu, tetapi juga penguatan koperasi rakyat, pendidikan rakyat, kesehatan rakyat, dan hak atas tanah rakyat.
Keistimewaan seharusnya bukan panggung untuk keluarga elite, melainkan panggung bersama tempat kawulo alit turut menyusun lakon masa depan. Jika tidak, maka keistimewaan ini hanya akan menjadi bayangan megah yang terus menutup sinar harapan rakyat.
Red
