LimaSisiNews, Sleman (DIY) –
Pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman beberapa waktu lalu sempat menuai kritik dan tanda tanya karena diduga sarat kepentingan dan terkesan dipaksakan oleh Bupati. Apa lagi itu dilakukan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Diketahui, beberapa pejabat yang dilantik waktu itu banyak yang tidak sesuai dengan kapasitasnya untuk menduduki beberapa jabatan strategis di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Sleman.
Hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator Pos Pengaduan Rakyat (Pos-Pera), Dani Eko Wiyono kepada LimaSisiNews, Jumat (24/05/2024).
Menurutnya, saat ini masih banyak kasus di Sleman khususnya yang belum terungkap dan tidak jelas penyelesaiannya. Ia juga mengkhawatirkan terkait rotasi atau pelantikan pejabat baru ini justru akan mengaburkan persoalan-persoalan di Sleman yang belum selesai hingga saat ini.
“Ini ada apa? Pemkab Sleman, kok, buru-buru melakukan pergantian pejabat. Apalagi beberapa pejabat (ASN – Aparatur Sipil Negara) yang dilantik tidak sesuai dengan bidangnya. Apa ke depannya kinerja mereka akan lebih baik, sementara yang akan dikerjakan tidak sesuai dengan bidangnya?” tuturnya.
“Masih banyak kasus di Sleman yang belum jelas penyelesaiannya, seperti dugaan penyalahgunaan dana hibah pariwisata dari Kemenparekraf, kasus apartemen Malioboro City, dugaan penyalahgunaan Tanah Kas Desa, yang sudah bertahun-tahun tapi sampai detik ini nihil. Mau sampai kapan kasus-kasus itu dapat diungkap?” imbuhnya.
Menurutnya, Bupati terlalu cepat mengambil keputusan dan terkesan dipaksakan terkait pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Sleman.
