LimaSisiNews, Selatpanjang (Riau) –
Sejumlah kepala desa (kades) di Kabupaten Kepulauan Meranti menutup kantor desa karena kecewa Alokasi Dana Desa (ADD) tak kunjung cair dan berimbas pada dana Penghasilan Tetap (siltap), untuk gaji perangkat desa belum terbayarkan.
Hal itu diungkapkan Kepala Desa Gogok Darussalam, Kecamatan Tebingtinggi Barat, Sugianto. Sebelumnya, ia menyampaikan soal akan menutup kantor desa sampai waktu yang belum ditentukan melalui media sosialnya belum lama ini.
Saat dikonfirmasi kembali, ia mengaku sudah melakukan penutupan kantor desa tersebut. Upaya itu dilakukan sebagai bentuk protes kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setempat lantaran ADD belum direalisasikan sehingga pembayaran siltap (gaji) untuk perangkat desa selama tiga bulan tertunda.
“Pemda melalui Dinas PMD memang sempat melayangkan imbauan bahwa pemerintah desa dilarang menutup kantor desa. Namun, imbauan itu tidak ada solusinya, jadi kami tetap sepakat dengan kades yang lainnya untuk menutup kantor desa,” ujar Sugianto kepada awak media, Jumat (24/03/2023).
Meski kantor ditutup, kata Sugianto, untuk urusan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Hanya saja pihaknya mengurangi orang atau perangkat yang bekerja dari jam biasanya kantor beroperasi.
“Di (dalam) kantor tetap ada yang stand by. Namun, kita buat jadwal setiap harinya itu satu atau dua orang bergiliran masuk kantor. Di sini kita justru memberi kesempatan kawan-kawan agar bisa mencari rezeki lain untuk memenuhi kebutuhan saat puasa dan lebaran. Sebab dari Pemda itu cuma satu bulan (yang dibayarkan). Jadi kasihan kita,” jelas Sugianto.
Sugianto menuturkan kalau keterlambatan pencairan ADD sudah sering terjadi setiap tahunnya. Bahkan 2022 lalu, gaji untuk dua bulan tidak dibayarkan. Dan masuk awal tahun 2023 ini, pemerintah daerah hanya sanggup membayarkan untuk satu bulan saja.
“Pemda sanggup (membayar) hanya satu bulan, dan satu bulan berikutnya itu kami minta seminggu sebelum lebaran harus ada pencairan. Itu pun mereka sanggupnya akan membayar di tanggal 27 April 2023 setelah lebaran, dan kami menolak. Padahal awal 2023, kita sudah tiga bulan berjalan,” bebernya.
