Selain akan dibayarkan satu bulan, diakui Sugianto, pemerintah daerah membuat wacana untuk pengurangan perangkat desa atau menyarankan untuk melakukan perampingan.
“Mereka minta (perangkat desa) yang banyak ini dirampingkan. Tapi kan memang sudah sejak dari awal memang seperti itu. Bahkan kami beralasan kalau apa ambil aja semua (ADD), supaya tidak menjadi beban kabupaten,” kata Sugianto.
“Sebenarnya kalau ini tidak menghadapi puasa dan lebaran, tidak masalah bagi saya dan kita masih ada toleransi. Sebelumnya terlambat dua tiga bulan, tak pernah saya komplain dan marah. Karena di situ tidak ada kebutuhan untuk puasa dan lebaran,” tambahnya lagi.
Seluruh Desa akan Unjuk Rasa
Keterlambatan pencairan ADD bukan hanya dialami Desa Gogok Darussalam saja, melainkan hampir seluruh desa di Kabupaten Kepulauan Meranti ikut terdampak. Sejumlah desa juga ikut melakukan upaya yang hal sama dengan upaya yang dilakukan Desa Gogok.
Bahkan, rencananya sebanyak 96 desa yang tergabung Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Kepulauan Meranti akan melakukan unjuk rasa di kantor bupati terhadap hal tersebut.
“Seluruh kepala desa menyepakati karena jalur dialog sudah tidak mendapatkan hasil yang positif. Untuk itu, kita akan berorasi ke kantor bupati. Hari ini kawan-kawan sedang menyusun segala keperluan untuk orasi, termasuk meminta izin polisi. Insya Allah hari Senin depan, tapi apakah langsung orasi kita belum tau, karena tergantung dari ketua,” jelas Sugianto.
Ant./ed. MN
