Dalam situasi tekanan ekonomi global yang berat di tahun 2024, Jokowi dan beberapa elit politik justru menunjukkan aksi akrobatik dalam demokrasi dengan menghalalkan segala cara melalui pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.
Menurutnya, momentum penting pembacaan keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) atas sengketa Pilpres (Pemilihan Presiden) 2024 pada 22 April 2024, selain akan menjadi tonggak perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia, juga akan menjadi tonggak penentu perjalanan ekonomi Indonesia ke depan.
“Banyak pedagang valuta asing spekulan akan menukar rupiah ke US$. Hal demikian tentu sangat berisiko terhadap stabilitas makro prudential. Pada hari Jumat, 12 April 2024. Ada risiko nilai rupiah akan jatuh lebih buruk lagi di Rp16.500,- per US$ di akhir April hingga pertengahan Mei 2024,” kata dia.
Prediksi ekonomi Indonesia di akhir 2024 akan diwarnai dengan tingginya angka inflasi dan krisis moneter yang hampir mirip situasi di tahun 1998.
Mencermati situasi politik dan ekonomi nasional serta internasional, maka Rupiah terancam risiko bisa melorot ke Rp17.500,- per US$. Jika terjadi situasi jatuhnya Rupiah, maka harga solar terancam bisa tembus ke Rp7.500,- – Rp8.000,- per liter, dan harga pertalite terancam tembus ke Rp12.000,- – Rp12.500,-.
Bahkan jika rupiah tembus Rp18.000,- per US$ maka posisi politis presiden baru akan labil, seperti saat terjadinya gerakan reformasi 1998.
PMI Indonesia naik menjadi 54,2 pada Maret 2024 dari 52,7 pada Februari 2024. Angka ini menunjukkan pertumbuhan aktivitas pabrik selama 31 bulan berturut-turut sejak Oktober 2021. Output industri pengolahan tumbuh paling tinggi dalam 27 bulan menjelang Hari Raya Idul Fitri sementara pertumbuhan pesanan baru mencapai level tertinggi dalam tujuh bulan.
Angka Indeks manajer pembelian (PMI) Indonesia di Maret 2024 masih dalam zona ekspansi. Sehingga pelemahan rupiah cenderung diakibatkan oleh dampak faktor ekonomi global, namun juga diakibatkan dinamika ketidakpastian politik nasional.
Prof. Dr. Didin S. Damanhuri (2024), dalam kapasitasnya sebagai ahli saat sidang di MK terkait sengketa Pilpres 2024 menyatakan ada korelasi antara penggelontoran beras di masa elektoral terhadap tidak terkendalinya harga sampai hari ini.
“Sektor yang dirugikan atas terkontraksinya nilai tukar rupiah ini adalah sektor farmasi, dan industri pengolahan yang 90% bahan bakunya masih tergantung dari impor. Pembelian bahan baku industri pengolahan, seperti pabrik garmen akan membayar dengan harga yang lebih mahal, dan akan menyebabkan biaya-biaya langsung produksi terus meningkat dalam kinerja keuangannya,” imbuhnya.
Ia mengatakan bahwa ekonomi Indonesia tahun 2024 akan semakin memburuk jika kemudian terpuruknya nilai rupiah dan akan menambah beban saat pembayaran utang luar negeri dalam US$ dan saat akan memicu kenaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) di dalam negeri.
“Beban ganda bagi Negara Indonesia saat ini adalah ancaman krisis ekonomi nasional dan ancaman krisis politik nasional. Bung Karno pernah menyatakan ungkapan Vivere Pericoloso, dalam sebuah frasa bahasa Italia yang berarti “hidup penuh bahaya” atau “hidup menyerempet bahaya”. Bangsa Indonesia akan menghadapi zaman yang sulit dengan kondisi hidup, kehidupan, dan penghidupan menyerempet bahaya sebagai akibat mundurnya demokrasi di tahun 2024,” tandasnya.
Menurutnya, solusinya jika putusan MK atas sengketa Pilpres bisa memenuhi keadilan secara umum. Ada keputusan dari MK bahwa penyelenggaraan pemilu 2024 cacat etika dan terbukti ada kecurangan. Perlu ada rekonsiliasi nasional secara politik, agar dinamika politik dalam negeri membaik.
Pemerintahan yang baru cukup kredibel dan memenuhi harapan secara umum publik Indonesia. Pemerintahan baru yang kredibel akan meningkatkan market confidence.
“Perlu penjadwalan ulang untuk program nasional yang tidak produktif dan bersifat politis. Perlu segera ada reformasi regulasi dan sistem perizinan yang memberi kemudahan iklim berusaha,” pungkas Timoty.
Arifin/Ed. MN
