Para kritikus melihat kelemahan dalam kasus yang diajukan pemerintah dalam hal ini: Washington sejauh ini tampaknya tidak peduli dengan penyalahgunaan data pengguna oleh platform media sosial lainnya.
Banyak perusahaan seperti Meta Platforms (META.O), membuka tab baru Facebook mengumpulkan, menyimpan, dan membagikan data pengguna, namun pemerintah tidak pernah menganggap aktivitas tersebut sebagai ancaman keamanan nasional atau memberlakukan perlindungan data.
David Greene dari Electronic Frontier Foundation mengatakan bahwa jika AS benar-benar mengkhawatirkan Tiongkok dan privasi data, maka AS akan mendorong undang-undang yang berlaku untuk semua perusahaan media sosial, tidak hanya Tik Tok.
Pemerintah perlu meyakinkan pengadilan bahwa tindakan tersebut bukanlah pembatasan kebebasan berpendapat, melainkan peraturan transaksi komersial dan cara untuk melindungi keamanan nasional.
Pemerintah akan berpendapat bahwa TikTok dapat terus beroperasi dan pengguna AS terus menggunakannya, hanya saja tidak berada di bawah kepemilikan Tiongkok, sehingga dampak undang-undang tersebut terhadap ucapan bersifat “insiden” dan diperbolehkan.
Pada bulan November, seorang hakim federal AS di Montana memblokir ,upaya Montana untuk melarang TikTok di negara bagian tersebut. TikTok dan beberapa pengguna mengajukan sepasang tuntutan hukum Amandemen Pertama yang menentang usulan larangan tersebut, yang akan mulai berlaku pada bulan Januari.
Hakim Distrik AS Donald Molloy mengeluarkan perintah awal untuk menghentikan larangan tersebut, dengan mengatakan bahwa larangan tersebut “melanggar Konstitusi dalam lebih dari satu cara” dan “melampaui kekuasaan negara.” Montana, yang didukung oleh Virginia dan 18 negara bagian lainnya, menantang perintah tersebut melalui tingkat banding.
“Undang-undang ini tidak dirancang secara sempit, juga tidak membuka saluran alternatif untuk komunikasi informasi yang ditargetkan,” tulis Molloy.
TikTok akan menanggapi permohonan banding Montana pada 29 April.
Reuter/Ed. MN
