“Disamping itu PT Inti Hosmed juga tidak pernah mendaftar Online Single Submission (OSS) dan tidak memiliki NIB, apalagi akte pembaharuan AD/ART PT. Inti Hosmed juga sudah berakhir tahun 2021,” lanjutnya.
Bahkan kabar terbaru Direktur PT. Inti Hosmed Ir Hidayat sudah di penjara di Polres Sleman dan kuasa owner, Wasi Utami Pijonggo sudah masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) Polres Sleman atas kasus pidana lain di kompleks Malioboro City.
“Apakah dengan fakta-fakta tersebut, pemkab Sleman masih ngotot meminta surat kuasa dari PT. Inti Hosmed? Apakah hal tersebut tidak cacat hukum?,” tandas Budijono, sekretaris P3SRS MCR.
Ditjen Perumahan Kementerian PUPR dalam komunikasi dengan Edi Hardiyanto via WA beberapa hari lalu menyatakan bahwa merujuk pada butir 1.13 tersebut PT Inti Hosmed bukan lagi pemilik apartemen, dan sesuai dengan ketentuan PBG No 16/2021 dijelaskan bahwa yang diperbolehkan mengurus SLF hanya pemilik sah atau pihak yang di beri kuasa oleh pemilik.
Pendapat ini tentunya bertentangan dengan pendapat Pemkab Sleman dalam menyikapi kasus ini. Meskipun dalam suasana audiensi yang cukup memanas, akhirnya dicapai kesepakatan antara P3SRS apartemen Malioboro city dengan Kadis PUPKP.
Kadis PUPKP menyetujui setelah MNC menginput semua persyaratan teknis dan administrasi (kecuali butir 1.13), Kadis PUPKP bersama Kabid P3B akan melakukan peninjauan lokasi kembali hari rabu tanggal 9 Oktober 2024. Apabila semua Persyaratan sudah dipenuhi, SLF akan segera di terbitkan, janji Kadis PUPKP dalam audiensi tersebut.
Bagian Hukum juga melunak setelah menyadari adanya kelemahan-kelemahan dalam persyaratan yang diminta untuk memenuhi butir 1.13 tersebut, akhirnya Purwati, Kabag hukum Pemkab Sleman memutuskan akan bersurat resmi memanggil pihak MNC bank dan pihak Inti Hosmed untuk menanyakan kelanjutan kuasa tersebut dalam minggu depan.
Apabila pihak Inti Hosmed tidak datang ataupun tidak memberi respon atas surat tersebut, Kabag Hukum memutuskan untuk meminta MNC Bank membuat surat kesanggupan untuk menyelesaikan semua perijinan apartemen MNC.
“Kami desak Pemkab Sleman harus segera menerbitkan SLF Apartemen Malioboro City dalam bulan ini. Apabila sampai tanggal 25 Oktober 2024 Pemkab Sleman masih menahan SLF apartemen kami, kami akan berangkat ke Jakarta dan demo tanggal 28 Oktober 2024 di depan Istana Negara untuk membuka kebobrokan Pemkab Sleman di depan Presiden. Kami akan perjuangkan keadilan buat rakyat kecil, matipun kami siap dan tidak ada kata mundur,” tegas Edi Hardyanto.
AR
