Adi menjelaskan, pihaknya mengelola 122 SMP, negerinya ada 54, dan sisanya swasta. Sedangkan SD-nya sekitar 512, negerinya 374, Taman Kanak-kanak (TK)-nya ada 500 lebih sedikit, untuk negerinya ada 5.
“Nah, itu semua, kan, di bawah kendali Disdik, terkait sarprasnya juga. Kalau ditanya banyak tidak yang rusak, data itu sudah saya sampaikan ke Ketua Komisi D dan sangat banyak. Kita sudah kasih tabel untuk tingkat kerusakan berat, sedang, dan ringan, tapi anggaran itu, kan, terbatas untuk ngemong segitu banyak,” jelasnya.
“Kelemahan kami ada pada penilaian dan pengecekan bangunan karena kami memang bukan ahlinya. Sesuai raker (rapat kerja) dengan Komisi D kemarin akan kita lakukan bimbingan teknis kepada seluruh satuan agar bisa lebih paham dengan kondisi bangunan. Anggaran terkait sarpras tidak hanya untuk konstruksi, melainkan untuk pengadaan juga,” pungkasnya.
Ar/Ed. MN
