Diamnya Dinas PUPR dalam situasi seperti ini dinilai sebagai bentuk kelalaian. Masyarakat mulai mempertanyakan: apakah nyawa rakyat tidak cukup penting untuk mendapat perhatian? Apakah kabel liar harus menelan korban jiwa dulu baru ada reaksi?
“Pemerintah harus hadir, bukan sekadar mencatat laporan atau menunggu instruksi. Jangan tunggu korban bertambah baru bergerak. Kalau sekarang diam, sama saja membiarkan bahaya terus mengintai kami,” ujar salah satu warga yang kesal melihat kondisi jalan yang makin semerawut.
Peristiwa ini adalah tamparan keras bagi pemerintah daerah. Pengawasan lemah, penegakan aturan longgar, dan koordinasi antar instansi yang lambat telah menciptakan celah bagi pelaku usaha yang hanya mengejar untung tanpa peduli dampak. Keselamatan warga tak boleh jadi tumbal dari pembiaran dan ketidakpedulian.
Masyarakat menuntut langkah konkret: penertiban total kabel liar, sanksi tegas untuk pelaku usaha tak berizin, dan keterlibatan aktif dari seluruh instansi, termasuk Dinas PUPR, yang selama ini dinilai terlalu pasif.
Jika keselamatan publik terus diabaikan, maka pemerintah bukan hanya lalai—tapi turut andil dalam membiarkan bahaya menjalar di jalan raya.
Tri/Ed. MN
