Kasus terbaru terjadi di Pantai Sanglen, Gunungkidul. Pedagang-pedagang kecil yang selama bertahun-tahun mengais rezeki dari pengunjung pantai, harus menyaksikan warung mereka dirobohkan. Di tanah yang katanya demi pariwisata rakyat, justru rakyat sendirilah yang disingkirkan. Tanpa solusi jelas, tanpa ganti rugi, mereka dihadapkan pada papan bertuliskan “Sultan Ground” seakan tanah itu telah sepenuhnya lepas dari semangat kesejahteraan seperti yang diamanatkan HB IX.
“Wong cilik mung dadi tamu ing omahe dhewe.”
Apa gunanya keistimewaan jika rakyat Mataram justru terusir dari tanah warisan leluhurnya?”
Tanah yang dahulu dijanjikan untuk kemakmuran rakyat kini disulap jadi kawasan komersial, resor wisata, dan proyek-proyek yang jauh dari akses wong cilik. Rakyat tidak hanya tergusur secara fisik, tapi juga terpinggirkan dari ruang hidupnya secara sosial dan budaya.
Keistimewaan Yogyakarta seharusnya bukan hanya soal warisan simbolik, melainkan menyangkut keberpihakan nyata terhadap rakyat. Jika tanah-tanah SG justru menjadi alat menyingkirkan wong cilik, maka kita sedang mengingkari amanat luhur Sri Sultan HB IX sekaligus menodai makna sejati keistimewaan itu sendiri.
AR
