Biaya transportasi bisa diefisiensi digunakan sebagai biaya operasional alat. Masyarakat tetap harus dibebani tipping fee supaya sadar sampah itu butuh biaya dan agar meminimalisir sampah. Layanan sampah oleh pemerintah pilih cara yang paling sederhana dan murah.
Dibandingkan saat ini, TPST piyungan tahun ini dibangun perluasan dengan menggunakan anggaran 30 milyar di luar tanah dan biaya operasional serta hanya bisa menampung sampai dengan 7 bulan kedepan karena tidak dimusnahkan. Setelah itu timbul masalah lagi.
Huda memaparkan, rencana kebijakan kerjasama KPBU yang pihak ketiga investasi trilyunan kemudian pemda pasti bayar ke pihak ketiga jangka panjang per tahun puluhan hingga ratusan milyar. Justru akan jadi komoditas bisnis pihak ketiga.
“Kuncinya menurut saya musnahkan dan dekatkan. Teknologi dipakai sesuai standar saja ndak usah muluk muluk mahal. Sampah jangan dianggap komoditas ekonomi bisnis mahal tapi sebagai resiko bersama yang butuh biaya pemusnahannya. Masyarakat harus faham sampah itu berbiaya sehingga harus diminimalkan. Pemerintah selenggarakan dengan cara seefisien mungkin, bisa kerjasama pihak ketiga atau bisa selenggarakan sendiri. Jika paradigma kebijakan sedikit diubah dengan dekatkan dan musnahkan secara efisien saya yakin masalah sampah ini selesai dalam waktu beberapa bulan saja. Tidak perlu bertahun tahun,”papar Huda yang juga Politisi dari PKS ini.
Masih menurut politisi PKS ini, Masalah TPST piyungan yang sudah menumpuk puluhan tahun diselesaikan terpisah. Dilakukan reklamasi, dipersempit untuk lokasi pemusnahan atau malah ditutup lebih baik. Masyarakat sekitar dibangun sebagai balas budi karena selama ini terganggu.
“Jangka pendek ini saya minta pelayanan persampahan harus tetap berjalan dengan koordinasi antar kabupaten kota dan pemda DIY, jangan berhenti karena bangun TPST Piyungan transisi,” imbuhnya.
Setelah itu selesaikan permanen dengan mengubah paradigma menjadi dekatkan dan musnahkan secara efisien. Pemda musnahkan dengan teknologi memadai, sehat tapi murah. Bisa kerjasama pihak ketiga atau diselenggarakan sendiri.
“Jangan kita kumpulkan satu tempat tanpa pemusnahan dan ndak perlu pake teknologi muluk muluk yang mahal, akhirnya jadi komoditas bisnis pihak ketiga.
Edukasi masyarakat tetap wajib dilakukan untuk meminimalkan sampah, TPS3R, bank sampah tetap digalakkan untuk meminimalisir sampah yang harus dimusnahkan,” pungkasnya.
Arifin
