“Setiap proses akan kami evaluasi agar nanti yang akan kami sampaikan ke media sudah valid sesuai bukti yang ada. Ini proses tercepat yang sudah kami lakukan,” tuturnya.
Terutama terkait kasus di Minggir, untuk kasus yang terjadi di Minggir, Arjuna menyampaikan Bawaslu sudah melakukan proses lebih lanjut.
“Terkait kasus yang terjadi di Minggir, sudah kami lakukan proses lebih lanjut. Pertama, sudah dijadikan temuan Bawaslu. Yang kedua, tadi pagi sudah dibahas bersama sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) bersama kepolisian dan kejaksaan. Dan sore ini kami lakukan proses klarifikasi secara resmi kepada seluruh saksi yang ada terkait dengan kasus itu. Saat ini ada 10 orang saksi yang diperiksa. Kami harapkan nanti bapak/ibu bisa menunggu proses selanjutnya yang akan dilakukan Bawaslu dua-tiga hari ke depan. Sore ini juga akan kami sampaikan tindak lanjut dari yang sudah kami lakukan kepada teman-teman media,” jelasnya.
Sementara, Yazid dari PPP menegaskan tim koalisi partai hari ini minta kepada Bawaslu Sleman untuk mengupdate progres dari penyelesaian kasus tersebut.
“Kami minta progresnya harus segera diupdate. Paling lambat besok pagi harus sudah ada progres yang sudah disampaikan ke masyarakat,” tegasnya.
Senada, juga disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai PKS Sleman, Hendra Gumilar. Menurutnya Bawaslu harus tegas setegas-tegasnya menyelesaikan kasus tersebut.
“Kami mendukung sepenuhnya teman-teman koalisi. Karena ini gambaran buruk bagi demokrasi di Sleman. Kami bersama dengan teman-teman koalisi membentuk posko (pos komando) cegah tangkal money politics dan di setiap Kapanewon ada. Aturan harus ditegakkan. Kami menuntut agar kasus ini segera diselesaikan setegas-tegasnya sebelum pencoblosan,” kata Hendra.
Hal yang sama juga disampaikan perwakilan dari Partai Demokrat dan Partai Golkar.
“Bawaslu Sleman ini tidak tegas. Kalau saya katakan seperti “banci”. Kami sama dengan teman-teman yang lain, minta ketegasan Bawaslu,” ujar Januz, Ketua DPD partai Golkar Sleman.
Ar/Ed. MN
