“Kami mohon penggunaan anggaran harus transparan dan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Tidak digunakan untuk kepentingan Pemenangan salah satu Paslon,” tegas Banudoyo Manggolo saat membacakan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2024.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS, Yani Fathu Rahman, S.Pd.I menuturkan, dana hibah mengalami peningkatan signifikan yakni 17,7 persen. Hal ini dapat diartikan sebagai bentuk dukungan bagi berbagai program dan komunitas lokal.
“Namun, ini juga berpotensi memunculkan kritik terkait transparansi dan akuntabilitas dalam penyalurannya. Kami mendorong transparansi dan audit independen terhadap penggunaan dana hibah perlu lebih diperketat untuk memastikan dana tersebut benar-benar berdampak positif bagi masyarakat,” tutur Yani.
Dikabarkan, terkait kekhawatiran DPRD Sleman atas penyelewengan APBD untuk kampanye terselubung ini terjadi pasca beredarnya video Kustini Sri Purnomo yang diduga sedang berkampanye dalam sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan yang menggunakan APBD.
Kustini diduga melakukan orasi terkait pencalonannya dan meminta para peserta yang merupakan Ibu PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) untuk bergerak di wilayahnya masing-masing untuk meraup suara dengan memanfaatkan program-program Pemda.
Disinyalir hal seperti itu bukan saja terjadi pada agenda Dinas Pendidikan saja, akan tetapi bisa jadi pada instansi atau Dinas yang lain.
Ar/Ed. MN
