“Karena sudah berkali-kali kami menggelar aksi namun entah kenapa Kajari Sleman tidak pernah mau menemui kami. Aksi hari ini pun Kajari tidak ada di tempat,” imbuh Dani.
Diketahui, laporan hasil audit terakhir dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah disampaikan ke Kejari Sleman. Artinya permasalahan tersebut ada di Kejari Sleman.
“Saya tidak mengatakan Kajari Sleman ini ada permainan, cuma logika saya mengatakan, ketika Kajari ini tidak ada kepentingan atau kesalahan, saya pikir akan mudah ditemui dan bersedia blak-blakan. Intinya kami mendukung Kejari Sleman untuk segera mengusut dan mengungkapkan kasus itu. Siapa pun yang terlibat dan jangan mengorbankan orang kecil, siapa aktor intelektual di balik kasus itu pun juga harus diusut,” tandasnya.
Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Gustan Ganda tegas meminta agar siapap un pelaku Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) agar tidak lagi melakukan kesalahan yang berimbas pada rakyat kecil.
“Saya berharap pelaku APBD untuk ke depannya tidak melakukan kesalahan Jadi kita berterima kasih karena kawan-kawan ARPI ini melakukan seruan moral,” kata Ganda.
“Gerakan moral dari rekan-rekan ARPI ini patut kita apresiasi. Terimavkasih ini adalah seruan moral buat kita semua. Teman-teman ini mau menegakkan tentang penggunaan anggaran yang berintegritas. Ini tidak salah,” imbuhnya.
Menurutnya, massa ARPI ini selalu menyuarakan kasus tersebut agar suara mereka bisa sampai dan terdengar kemana-mana. Ia juga memberi apresiasi dengan seruan moral yang mereka lakukan.
“Teman-teman kenapa menyuarakan ini? Agar suaranya bisa terdengar kemana-mana. Terima kasih ini seruan moral buat kita semua. Bayangkan kalau terjadi penyalahgunaan anggaran yang seharusnya sampai ke hak rakyat, karena ada penyalahgunaan anggaran, yang hilang ini hak rakyat dan imbasnya yang terkena ya rakyat,” pungkasnya.
Ar/Ed. MN
