Beda dengan DPC-SPTI kami yang memiliki dokumen lengkap dari Kemenhumkam dari Dirjen PHI dan tercatat di dinas Tenaga kerja Simalungun, namun pihak perusahaan di KEK Sei Mangkei enggan menjalin kerja sama dengan (PUK-SPTI) kami dengan alasan yang tidak masuk akal, bahkan kami sudah ke Dinasker Simalungun lalu ke administrator kawasan, PT Kinra sebagai Perusahaan yang berwenang di KEK Sei Mangkei dan anak anak perusahaan lain didalam ada, PKS, PKO, INL, dll untuk minta penjelasan, tapi mereka semua kerap buang badan, dan tuding tudingan,” ujarnya kesal.
Ada apa ini? kok bisa perusahaan di KEK Sei Mangkei yang merupakan kawasan ekonomi khusus, Objek Vital Nasional mau menjalin kerja sama dengan serikat pekerja bongkar muat yang tidak memiliki legal standing.
“Kami menduga pasti ada permainan ini bang, info yang kami dapat, diduga ada oknum-oknum tertentu menerima setoran tiap bulan, makanya mereka ngotot tetap membela serikat bongkar muat yang saat ini.” ungkapnya.
Ketika awak media melakukan konfirmasi dengan Dirut PT. Kinra Edward Ginting sebagai Penanggung jawab KEK Sei mangkei, melalui pesan Aplikasi WhatsApp pada Sabtu, (01/07/2023) Sekira pukul 16:10 WIB terkait bebasnya aktivitas pekerja bongkar muat ilegal beroperasi di KEK Sei mangkei yang diduga dibekingi oknum oknum tertentu, hinga berita ini dikirim kemeja redaksi belum juga mau memberikan klarifikasinya.
Akibat seringnya terjadi pergesekan antar serikat pekerja bongkar muat dan banyaknya kasus-kasus pencurian aset perusahaan yang hingga saat ini belum juga terungkap di KEK industri Sei Mangkei, Sebaiknya Menteri BUMN Erick Thohir segera mengevaluasi Dirut PT. Kinra dan jajarannya.
Red/Tim
