“Kami menilai bahwa Bawaslu tidak ada kinerja, hanya formalitas saja digaji oleh negara lalu dinaikkan tunjangannya. Lalu, oleh karena itu sudah seyogyanya kita mendatangi Bawaslu, mengingatkan kepada Bawaslu. Ayo, dong, seperti yang sudah kita tahu tadi, cegah, awasi tindak, tapi sejauh ini mana ada kerja pencegahannya. Money politik masih terjadi di mana-mana,” tuturnya.
Arya memaparkan bahwa Pemilu 2024 ini banyak kecurangan-kecurangan, namun dari pihak Bawaslu sama sekali tidak ada tindakan tegas, bahkan seolah-olah ada unsur pembiaran.
“Mana pencegahannya, mana pengawasannya, mana penindakannya? Kalau pun tugas Bawaslu hanya memberikan rekomendasi, apa rekomendasi yang diberikan kepada KPU DIY? Tidak ada. Oleh karena itu, kami warga Jogja hanya menginginkan damai, sejahtera,” paparnya.
“Analoginya adalah kalau Pemilu itu adalah hidangan enak yang dimakan setiap lima tahun sekali, maka bagi sebagian orang tanpa kerupuk itu tidak enak. Nah, karena Pemilu ini dan KPU adalah instrumen demokrasi dan Bawaslu adalah bagian dari instrumen itu seperti kerupuk halnya, menambah kenikmatan pada pemilu agar lebih baik. Nah, Bawaslu ini melempem, oleh karena itu kita analogikan sebagai kerupuk melempem,” lanjutnya.
Arifin/ed. MN
