LimasisiNews, Pematangsiantar –
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Uli Pematangsiantar menerima Penghargaan Persatuan Perusahaan Air Minum (Perpamsi) Award Tahun 2021, Kategori BUMD Air Minum Sehat dan Komitmen dalam Penyertaan Modal Daerah.
Penghargaan diterima langsung Walikota Pematangsiantar Dr H Hefriansyah SE MM saat menghadiri acara Musyawarah antar Perusahaan Air Minum (MAPAMNAS) XIV yang dilaksanakan di Solo Provinsi Jawa Tengah, Rabu (08/12/2021).
Dalam kesempatan itu, Walikota Siantar mengucapkan syukur kepada Tuhan atas penghargaan tersebut. Ia meminta kepada Direksi Perumda Tirta Uli untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan.
Mapamnas Perpamsi Tahun 2021 yangm engangkat tema Ketahanan Iklim dan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) Menjamin Pasokan Air Aman Rahun 2024 dibuka oleh Dirjen Cipta Karya Ir Diana Kesuma Astuti MT. Mapamnas yang berlangsung 8-9 Desember 2021 tersebut juga dihadiri Walikota Surakarta Gibran Rakabuming.
Mapamnas merupakan agenda empat tahunan dalam menetapkan rencana strategi dan pemilihan kepengurusan Perpamsi periode 2021-2025. Mapamnas diikuti 433 perusahaan air minum yang ada di seluruh Indonesia.
Dalam acara tersebut, Perpamsi juga memberikan 38 penghargaan kepada perusahaan air minum yang berprestasi dengan berbagai kategori.
Ketua Umum Perpamsi, Rudie Kusmayadi mengatakan, Mapamnas di Solo bukan pesta demokrasi empat tahunan Perpamsi memilih ketua umum dan wakil ketua umum baru. Tetapi merupakan forum penting, bagaimana berhubungan bersama mampu mengalahkan berbagai hambatan yang menghadang, demi pelayanan air minum yang lebih baik ke depan.
Selama Mapamnas, selain merumuskan langkah menghadapi ancaman perubahan iklim, juga mengupas layanan air minum model pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional, seperti SPAM Umbulan, Pasuruan, Jawa Timur yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada Maret silam.
Menurut Rudie, penyediaan air bersih secara regional dengan model SPAM menjadi program berkelanjutan di banyak daerah. Sebab menjadi solusi bagus untuk pelayanan air minum. Namun karena berbiaya tinggi, hingga harus ada campur tangan pemerintah pusat.
(A.Harahap)
