LimaSisiNews, Medan (Sumut) –
Kawasan Industri Modern (KIM) adalah pusat dari pelaksanaan kegiatan kawasan industri di Sumatera Utara (Sumut). Sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pastinya bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan program Pemerintah di bidang industri guna bisa meningkatkan pendapatan dan pengembangan ekonomi untuk pembangunan nasional.
Namun akhir-akhir ini, ada isu negatif berhembus dan berkembang di kalangan para pejabat di lingkungan PT. KIM. Salah satunya adalah seperti yang dipaparkan oleh HS – salah seorang Direksi di PT. MMH Berkah Jaya, (salah satu perusahaan lokal) – kepada tim media ia mengatakan bahwa sejak ARS menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) Keuangan, banyak kebijakan yang tidak cocok menurut para staf di PT. KIM bahkan semua vendor bertentangan dengan ketentuan yang telah dijalankan sebelumnya.
“Ya, memang benar, semenjak Dirut Keuangan PT. KIM dijabat oleh pejabat berinisial ARS, banyak ketidakcocokan tentang kebijaksanaan yang dianggap oleh para staf PT. KIM, bahkan semua vendor bertentangan dengan ketentuan yang telah dijalankan sebelumnya,” ujar HS, narasumber yang hanya ingin identitasnya hanya dengan inisial saja.
Lebih jauh HS menjelaskan, “Contohnya nepotisme, semua vendor lokal telah diganti dengan vendor yang baru yang berasal dari luar daerah, yang diduga melalui rekomendasi ARS. Terkhusus vendor parking seperti kami, yang awalnya vendor lokal yang notabene penduduk setempat telah merintis dan mendapat hasil untuk PT. KIM akhirnya digantikan oleh vendor dari luar daerah dengan harga tender yang tidak masuk akal (logika). Kenyataannya sekarang ini yang terjadi adalah ‘wanprestasi’ (kondisi tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam satu perjanjian-Red/KBBI). Sudah dua bulan pendapatan tidak sesuai dengan kontraknya.”
Masih menurut narasumber HS, bahwa upaya untuk menutupi wanprestasi tersebut adalah dengan cara memberi proyek baru yaitu mengelola parking di KIM Tahap I yang bertujuan untuk menutupi kekurangan setoran.
“Yang lebih membingungkan lagi adalah bahwa pengelolaan parking KIM Tahap I tidak melalui tender. Tentu kebijakan yang dibuat ARS ini bisa berefek (berimbas) kepada kondisi stabilitas keamanan di PT. KIM,” lanjut HS
HS mengungkapkan kekecewaannya kepada PT. KIM bahwa ia – melalui PT. MMH Berkah Jaya – telah merintis parking tersebut, yang terlebih dahulu berupaya mengkondisikan kepada semua pihak semua berjalan dengan aman, dan merangkul semua elemen terkait untuk bisa mencapai tujuan.
