LimaSisiNews, Yogyakarta (DIY) –
Dengan membawa poster yang bertuliskan “PKL Bersatu Tak Bisa Dikalahkan,” “Kami di Sini Karena Perekonomian Pedagang Sedang Tidak Baik-baik Saja,” dan lain-lain, ratusan pedagang yang menempati Teras Malioboro 2 menyambangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta, Jumat (08/09/2023) siang.
Setelah berorasi di halaman Gedung DPRD Kota Yogyakarta, perwakilan dari para pedagang Teras Malioboro 2 , diperkenankan masuk mengikuti proses audiensi.
Ketua DPRD Kota Yogyakarta , Danang Rudyatmoko, jajaran Komisi D, serta perwakilan Pemerintah Kota (Pemko) Yogyakarta, dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, hingga Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK, turut serta menemui peserta aksi.
Para pedagang pun menuntut kejelasan dan transparansi soal validasi data yang dilakukan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
Pengurus Paguyuban Tri Dharma, Supriyati, menuturkan, selama ini pihak UPT terkesan melakukan validasi secara sembunyi-sembunyi terkait pendataan pedagang jelang relokasi jilid dua menuju tempat yang disiapkan Pemda DIY.
“Dari UPT ada selebaran (validasi data) tanggal 4 Juli untuk pelaksanaan 5 Juli. Tapi, ternyata validasi data itu person per person, orang per orang, datang ke UPT. Tidak lewat paguyuban,” tutur Pengurus Paguyuban, Tri Dharma, Supriyati,
Parahnya lagi, dalam selebaran tersebut, tertulis daftar nama yang selama ini tak tercantum sebagai anggota empat paguyuban di Teras Malioboro 2, baik itu Tri Dharma, Titik Nol, Lembayung, dan PPLM.
Sebagai informasi, sejauh ini terdapat 1.041 pelaku usaha yang menjalankan aktivitas ekonomi di selter sementara milik Pemkot Yogyakarta itu, di mana 923 di antaranya dari Tri Dharma.
“Tapi ternyata di selebaran dari UPT itu ada nama-nama baru. Maka, harapan kami, UPT bisa membuka ruang komunikasi soal siapa saja itu yang masuk,” ucapnya.
